Industri di Indonesia Lebih Baik Padat Modal atau Padat Karya ?

                       





                          ATAU

Kita ketahui dalam dunia industri ada dua pilihan teknologi dalam kegiatan produksi yaitu Padat Modal (Capital Intensive) dan Padat Karya (Labour Intensive). Teknologi Padat Modal sangat amat mengandalkan kemampuan barang modal yakni mesin-mesin untuk produksi. Sedangkan dalam Teknologi Padat Karya proporsi manusia lebih banyak dibutuhkan dalam proses produksi  amat besar sehingga terkadang biaya atau beban menjadi tinggi.

Industri yang memilih Padat Modal biasanya memiliki keinginan untuk mencapai tingkat produksi yang optimum dengan biaya per-unit yang rendah. Dengan demikian harga jual produk nya akan menjadi murah dipasaran sehingga akan lebih disukai atau dipilih oleh konsumen. Selain itu produksi yang mengandalkan mesin-mesin akan menghilangkan waktu atau jam kerja, ini dikarenakan produksi dengan mesin bisa dilakukan sesuka hati para petinggi industri tersebut. Kendala yang dihadapi jika memilih Padat Modal adalah investasi dan modal awal sangat amat tinggi, tetapi saat ini bisa diatasi dengan pinjaman yang terkadang lebih mudah.

Industri yang memilih Padat Karya berarti proses produksi dapat dilakukan atau berjalan dengan tenaga kerja manusia sehingga terkadang untuk memproduksi dalam jumlah besar dan cepat industri menjadi kewalahan. Penggunaan tenga kerja manusia dapat menimbulkan biaya yang tinggi (high cost), laba yang didapatkan terkadang tidak memenuhi target perusahaan.

Sekarang kita membahas di Indonesia lebih baik Padat Modal atau Padat Karya ?

                Penulis lebih memilih Indonesia saat ini industrinya menggunakan Padat Karya ini dikarenakan Indonesia masih tergolong Negara Sedang Berkembang (NSB). Padat Modal jauh lebih baik diterapkan dinegara maju karena disana biaya buruh sudah sangat tinggi serta tenaga kerja manusia sangat diperhatikan. Kita lihat di Indonesia yang masih jauh dari kriteria tersebut dimana upah buruh masih sangat minim dan yang paling utama dengan adanya industri Padat Karya dapat membuka lapangan usaha sehingga dengan menjadi buruh, buruh tersebut dapat bertahan hidup serta menyekolahkan anaknya sehingga generasi selanjutnya akan bertaraf hidup yang lebih baik. Jika, tarah hidup di Indonesia menjadi lebih baik barulah industri di Indonesia bisa berubah menjadi Padat Modal. Penulis ingin Indonesia menahan keperihan, kepedihan dan kesakitan diawal pembangunan dan akan merasakan kebahagian nantinya. Jadi Indonesia tidak perlu terburu-buru untuk merubah industri dalam negeri dari Padat Karya ke Padat Modal.

~ Semoga Bermanfaat ^_^ ~

Tata Ruang Penangkal ALIH Fungsi Lahan Pertanian

Indonesia saat ini sedang marak alih fungsi lahan pertanian sehingga luas lahan pertanian disejumlah provinsi Indonesia terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh maraknya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi industri, pemukiman hingga fasilitas instansi pemerintah seiring adanya pemekaran daerah. Alih fungsi yang terus berlanjut akan menjadi ancaman terhadap pencapaian target swasembada pangan di Indonesia.

Menurut penulis salah satu cara untuk mencegah adanya alih fungsi lahan pertanian adalah dengan melakukan penataan ruang yang ketat. Penataan ruang tidka hanya dilakukan di  daerah/kota yang telah maju tetapi penataan runag juga harus dilakukan didesa-desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Penulis rasa itu memang sulit tetapi itu harus tetap dilakukan sehingga Indonesia bisa terus menjaga ketahanan pangan. Penataan ruang juga harus menggunakan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, ini dikarenakan pemanfaatan seumber daya termasuk ruang digunakan bukn untuk generasi sekarang saja tetai harus dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Adapun kendala yang dihadapi dalam melakukan penataan ruang adalah komitmen untuk melaksanakan rencana tata ruang sering digoyahkan oleh kepentingan-kepentingan ekonomi.

Penulis berpendapat bahwa penataan ruang harus dilakukan secara berjenjang sehingga saling melengkapi antara ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah juga harus memberikan perlindungan atas lahan pertanian sehingga petani tidak akan menjadi mudah goyah untuk melepas hak atas kepemilikan tanah. Untuk mencapai swasembada pangan terutama padi, pemerintah harus melakukan perluasan lahan sawah pada kondisi fisik ruang yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan tanaman pangan, yang ditindaklanjuti dengan penetapan lahan tersebut sebagai lahan abadi pertanian pangan.

~ Semoga Bermanfat ^_^ ~

Tantangan Menuju Bonus Demografi

Indonesia tengah mengalami fenomena transisi demografi selama kurun waktu satu dekade terkahir ini. Kondisi ini terlihat dari fakta hasil sensus penduduk pada tahun 2000 bahwa program KB (Keluarga Berencana) yang direalisasikan oleh pemerintah dan dijalani oleh masyarakat Indonesia memberikan dampak yang positif. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa penduduk berusia dibawah 15 tahun hampir tidak bertambah. Periode tahun 1970-1980 jumlahnya sekitar 60 juta dan hingga akhir tahun 2000 jumlahnya hanya meningkat menjadi 63-65 juta jiwa. Sebaliknya, pada tahun 1970 penduduk usia 15-64 berjumlah 63-65 juta dan berkembang menjadi dua kali lipat pada tahun 2000 yakni berjumlah 133-135 juta jiwa. Dalam konsep kependudukan, bonus demografi dimaknai sebagai keuntungan ekonomis karena dengan semakin banyak jumlah penduduk usia produktif maka akan semakin besar pula jumlah tabungan dari penduduk produktif sehingga dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini juga dikenal sebagai jendela kesempatan (windows of oppurtunity) bagi suatu negara untuk melakukan akselerasi ekonomi dengan menggenjot industri manufaktur, infrastruktur, maupun UKM karena berlimpahnya angkatan kerja tersebut. Salah satu negara yang berhasil memanfaatkan jendela peluang bonus demografinya untuk memacu pendapatn perkapita sehingga kesejahteraan masyarakatnya tercapai adalah Thailand dari 6,6 persen meningkat tajam menjadi 15,5 persen. Namun akan ada dampak negatif berikutnya paska bonus demografi yakni terjadi pembengkakan jaminan sosial dan pensiunan sehingga akan mendorong terjadinya stagnasi dalam perekonomian nasional karena tabungan usia produktif dialihkan sebagai dana talangan kedua hal tersebut.

Kita lihat dari besarnya ketimpangan  pembangunan manusia maupun angka koefisien gini yang kian membesar membuat peluang Indonesia untuk menikmati bonus demografi menjadi kecil. Untuk menikmati bonus demografi sangatlah penting untuk memperhatikan SDM, karena komponen ini sangat penting, baik digunakan sebagai subjek maupun objek dalam proses pembangunan. Kewirausahaan adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah pengangguran terdidik di Indonesia khususnya mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa menjadi motor penggerak masyarakat yang bisa menciptakan lapangan kerja, bukan hanya pencari kerja apa lagi menjadi pengangguran. Berwirausaha karena terpaksa boleh saja terjadi, dari pada menjadi pengangguran yang menambah beban negara.

Bonus Demografi tidak akan datang dengan sendirinya tetapi untuk menjadikannya sebagai potensi ekonomi nasional, Indonesia perlu mempersiapkan diri agar jendela peluang ini dapat dimanfaatkan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia perlu memperhatikan ketimpangan yang terjadi diwilayah NKRI, dimana perlu adanya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, pengendalian jumlah penduduk dan kebijakan ekonomi yang mendukung fleksibilitas tenaga kerja. Komponen-komponen itu harus diperbaiki ke tahap yang lebih baik agar kualitas SDM meningkat yang membuat presentase untuk memanfaatkan bonus demografi meningkat. Dengan adanya upaya untuk mengurangi pengangguran terdidik dengan cara memanfaatkan peluang bisnis yaitu dengan berwirausaha bagi mahasiswa, diharapkan jumlah wirausaha di Indonesia meningkat sehingga akan memberikan dampak positif bagi negara berupa meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang menjadi lebih baik dan terbuka lowongan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja yang masih menganggur. Pemerintah perlu menyeimbangkan lowongan pekerjaan dengan jumlah lulusan perguruan tinggi negeri setiap tahunnya. Dengan adanya keseimbangan itu, diharapkan tenaga kerja dapat diserap sepenuhnya (full employment). Pemerintah Indonesia harus sudah memikirkan dampak negatif yang ditimbulkan pasca berakhirnya bonus demografi, dimana jumlah lansia akan meningkat, sehingga bonus demografi ini menjadi benar-benar bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Pada tanggal 25 September 2015 sedang diadakan sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di kota New York, Amerika Serikat yang telah secara resmi ditetapkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai kesepakatn pembangunan global. 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, turut mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 untuk Indonesia. Dimana terhitung masuk tahun 2016, secara resmi Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) 2000-2015 digantikan oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015-2030. SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. SDGs berisi 17 Tujuan.

17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

1.      Tanpa Kemiskinan

2.      Tanpa Kelaparan

3.      Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan

4.      Pendidikan Berkualitas

5.      Kesetaraan Gender

6.      Air Bersih dan Sanitasi

7.      Energi Bersih dan Terjangkau

8.      Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak

9.      Industri, Inovasi dan Infrastruktur

10.  Mengurangi Kesenjangan

11.  Keberlanjutan Kota dan Komunitas

12.  Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab

13.  Aksi Terhadap Iklim

14.  Kehidupan Bawah Laut

15.  Kehidupn didarat

16.  Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian

1.      Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda global menggantikan Millennium Development Goals (MDGs), yang sudah mengubah wajah dunia dalam 15 tahun terakhir. Dunia yang semakin kompleks menempatkan agenda global ini menjadi kebutuhan seluruh dunia. Tujuan SDGs mencakup skala universal, dengan kerangka kerja yang utuh dalam membantu negara-negara di dunia menuju pembangunan berkelanjutan, melalui tiga pendekatan, yakni pembangunan ekonomi, keterbukaan dalam tatanan sosial, serta keberlangsungan lingkungan hidup.Secara filosofis pembangunan berkelanjutan bermakna saling menghormati, menghargai, inklusif, dan berlaku adil. Dalam hal ini, tujuan pembangunan tidak hanya untuk saat ini dan hanya bagi golongan tertentu tapi juga memperhatikan keberlangsungan antar generasi dan menjaga keseimbangan dengan alam dan makhluk hidup lain. Adapun keadilan berarti pencapaian pembangunan di satu sisi tidak boleh mengorbankan tujuan lainnya. Menurut kementrian PPN/Bappenas